Kapolda Sultra soal TKA China: Setop Saling Menyalahkan

Kapolda Sultra soal TKA China: Setop Saling Menyalahkan

Jumpabet, Situs jumpabet, Link alternatif jumpabet, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Tenggara Brigjen Merdisyam meminta semua pihak menyudahi polemik kedatangan puluhan tenaga kerja asing (TKA) China yang belakangan menuai pro kontra.

Menurutnya, saat ini yang terpenting adalah meningkatkan soliditas dalam penanganan virus corona (Covid-19).

"Dan tidak membicarakan permasalahan yang menimbulkan perpecahan atau saling menyalahkan," kata Merdisyam dalam rapat koordinasi di Mapolda Sultra, Rabu (18/3).

Merdisyam mengatakan virus corona tidak mengenal jabatan dan usia. Dia berharap agar Bumi Anoa bebas dari penyebaran virus mematikan itu.

"Siapa pun bisa terkena virus ini," kata dia.

Sebelumnya, Kapolda Sultra Brigjen Pol Merdisyam mendapatkan hujatan atas pernyataannya di media terkait kedatangan 49 tenaga kerja asing (TKA) asal China.

Merdisyam mengatakan 49 TKA China yang baru tiba di Bandara Haluoleo merupakan pekerja di PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) Morosi Kabupaten Konawe.

Ia mengklaim para TKA ini hanya dari Jakarta dalam rangka memperpanjang visa yang telah habis menyusul larangan keluar masuknya TKA. Ia juga menegaskan, para TKA ini tidak sedang melakukan perjalanan dari negeri asalnya, China.

Pernyataan Kapolda Sultra ini berbanding terbalik dengan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Sultra Sofyan, ke-49 TKA itu berasal dari China dan merupakan pekerja baru yang masuk di Sultra.

Masuk Indonesia, lanjut Sofyan, mereka menggunakan visa kunjungan dan akan bekerja di pabrik smelter PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) Morosi Kabupaten Konawe.

Sofyan menyebut, rombongan TKA ini diketahui berangkat dari Thailand berdasarkan cap tanda masuk dari imigrasi di Thailand yang tertera pada paspor.

"Mereka tiba di Thailand pada 29 Februari 2020," katanya.

Setelah masuk di Thailand, mereka menjalani karantina mulai 29 Februari sampai 15 Maret 2020 dan selanjutnya mendapatkan sertifikat atau surat sehat pemerintah Thailand.

Surat sertifikat kesehatan tersebut, lanjut dia, sudah diverifikasi oleh perwakilan pemerintah RI di Bangkok. Setelah itu, rombongan diterbangkan ke Indonesia di 15 Maret 2020 dan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta.

Di Bandara Soekarno-Hatta dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Soekarno-Hatta dan menerbitkan surat rekomendasi kartu kewaspadaan pada setiap orang.